You are here

HIPMI: Proyek Infrastruktur Dimonopoli Perusahaan BUMN

by Sebastianus Epifany Wednesday, September 13, 2017 - 12:01

JAKARTA - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dianggap telah memonopoli pekerjaan dalam berbagai proyek infrastruktur nasional. Pendapat ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Bahlil Lahadalia yang ingin mengembangkan peran swasta nasional dalam pembangunan infrastruktur.

Hal ini disampaikan oleh Bahlil Lahadalia ketika dirinya menghadiri Kelompok Fokus Diskusi PB NU "Mendorong Peran Swasta untuk Lebih Partisipatif dalam Pembangunan Infrastruktur". Seperti dilaporkan dari antaranews.com (13/9) dirinya memaparkan,"Contoh untuk proyek jalan tol, jika pekerjaan penyediaan batu dan besinya serta pasirnya dikerjakan oleh anak usaha dan cucu BUMN apa itu tidak monopoli?"

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa konteks monopoli dalam hal ini adalah bila bagian bagian pekerjaan dengan angka tertentu seharusnya bisa diserahkan kepada pengusaha nasional, itu harus diserahkan ke pengusaha lainnya. Dirinya menegaskan setuju ada penguatan BUMN untuk pekerjaan-pekerjaan besar, namun jika pekerjaan kecil juga dikerjakan BUMN, maka peran swasta nasional dipertanyakan.

Dirinya juga memberi contoh bahwa salah satu BUMN melakukan tender baju seragam dan dimenangkan oleh anak usahanya.

Selain itu, pekerjaan infrastruktur pemerintah yang harusnya bisa dikerjakan oleh pengusaha nasional yang layak dengan nilai pekerjaan Rp100-200 miliar, seharusnya diserahkan ke mereka.

"Tujuan BUMN dibuat setelah merdeka kan antara lain untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan merekrut tenaga kerja. Bukan malah mematikan pengusaha nasional," ujar Bahlil sembari menegaskan bahwa BUMN dibuat bukan untuk membuat profit sebesar-besarnya dan memperingatkan untuk tidak memelintir filosofi dasar lahirnya BUMN.

Bahlil Lahadalia juga menyebutkan tren penyerapan tenaga kerja dari pembangunan infrastruktur sejak 2013-2016 malah menurun. "Ini aneh karena pada 2013 mampu menyerap hingga 200 ribu tenaga kerja, tetapi pada 2016 tidak sampai 110 ribu tenaga kerja pada setiap satu persen pertumbuhan," ungkapnya.

Share this article: