You are here

Kementerian PUPR akan Evaluasi Kontraktor Terkait Kecelakaan Konstruksi

by Sebastianus Epifany Tuesday, October 31, 2017 - 10:27

JAKARTA - Kecelakaan konstruksi yang terjadi di pembangunan jalan tol Pasuruan Probolinggo, kabupaten Pasuruan, Jawa Timur membuat tim Kementerian PUPR menurunkan tim untuk melakukan evaluasi desain, test dan metode kerja yang dilakukan oleh kontraktor yaitu PT Waskita Karya.

Kecelakaan konstruksi tersebut terjadi pada Minggu (29/10/17) dimana 4 girder terjatuh. Peristiwa tersebut mengakibatkan korban jiwa 1 orang meninggal dan 2 orang dirawat di rumah sakit.

Berdasarkan penjelasan PT. Waskita Karya seperti dilaporkan dari pu.go.id (31/10/17), pemasangan girder di Kecamatan Grati memiliki panjang 50,80 meter dalam proses erection menggunakan 2 buah mesin crane berkekuatan 250 ton dan 150 ton. Pemasangan sudah dimulai sejak hari Sabtu dan menyelesaikan 3 girder.

Pada ke tiga girder yang sudah dilakukan erection dilakukan pemasangan bracing. Pemasangan girder ke-4 dilanjutkan hari Minggu dan ketika sedang diatur untuk ditempatkan pada dudukannya, girder tersebut mengenai girder lain yang telah terpasang. Hal itu menyebabkan tali crane putus dan girder ketiga menyentuh girder lain yang sudah terpasang dan berakibat keempat girder jatuh secara bersamaan.

Jalan tol Pasuruan-Probolinggo sepanjang 31,3 km merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa. Pemegang hak konsesi ruas tol ini adalah PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol selaku badan usaha jalan tol  (BUJT) yang kepemilikannya 100 persen oleh PT Waskita Toll Road. Bertindak selaku Kontraktor adalah PT. Waskita Karya, konsultan supervisi adalah PT. Virama Karya dan Konsultan PMI PT Monoheksa.

Kementerian PUPR menyampaikan duka yang mendalam kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan korban luka-luka, serta telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk penanganan korban lebih lanjut.

Kementerian PUPR meminta kepada seluruh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dan kontraktor pelaksana untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagaimana telah diatur dalam  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Disamping itu Kementerian PUPR meminta BUJT dan kontraktor pelaksana untuk menyusun langkah-langkah pengendalian dan meningkatkan pengawasan pelaksanaan metode kerja dan prosedur K3  dilakukan secara ketat dalam kegiatan konstruksi jalan tol guna mencegah berulangnya kejadian serupa.

Share this article: