You are here

Kadin Indonesia Dukung Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi

by Sebastianus Epifany Monday, September 18, 2017 - 15:44

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berupaya mendorong pembangunan infrastruktur transportasi di Jabodetabek bisa lebih cepat dan tepat waktu agar perekonomian Jabodetabek tetap tumbuh. Oleh karena itu Kadin tengah mendorong keterlibatan swasta untuk membantu pemerintah mempercepat pembangunan.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Infrastruktur, Erwin Aksa menjelaskan seiring dengan perkembangan jaman, sistem transportasi di Jabodetabek telah berperan sebagai fasilitas bagi sistem produksi dan investasi yang memberikan dampak positif bagi kondisi ekonomi.

"Dari sisi makro ekonomi, transportasi memegang peranan strategis dalam meningkatkan PDB nasional, karena sifatnya sebagai derived demand, yang artinya apabila penyediaan transportasi meningkat akan memicu kenaikan angka PDB," ungkap Erwin Aksa seperti dilaporkan dari kadin-indonesia.or.id (18/9).

Erwin Aksa menjelaskan bahwa peran infrastruktur transportasi di Jabodetabek masih diwarnai dengan karakteristik transportasi yang dihadapkan pada kualitas pelayanan yang rendah dan cakupan pelayanan yang terbatas. Oleh karenanya, keterlibatan swasta sangat diperlukan dalam proses pembangunan hingga peningkatan kualitas layanan.

"Meski beberapa usaha Pemerintah untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek telah dilakukan, seperti penambahan bus Transjakarta dan kereta api rel listrik (KRL), namun keberadaan bus transjakarta dan KRL dinilai belum cukup untuk mengurangi kemacetan karena jalur yang tersedia belum terkoneksi secara keseluruhan dengan sarana transportasi lainnya," papar Erwin.

Kadin mencatat, ada beberapa hal yang sulit dicari jalan keluar dalam mengatasi permasalahan transportasi di Jabodetabek, antara lain, pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi, rendahnya disiplin pengguna jalan, buruknya perencanaan dan penataan kota, kondisi sarana kendaraan umum yang buruk, keamanan dan kenyamanan di jalanan.

Di sisi lain, diterbitkannya Perpres Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) telah memberikan harapan untuk menyelesaikan permasalahan transportasi di Jabodetabek menuju pelayanan transportasi secara terintegrasi dengan menerapkan tata kelola organisasi yang baik.

"Ke depan, kami harapkan pemerintah dapat menjajaki peluang kerja sama dengan swasta dalam meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur transportasi di Jabodetabek," pungkas Erwin.

Share this article: