Pemerintah Ajak Investor Swasta Tingkatkan Investasinya di Proyek Pelabuhan

Jakarta – Pemerintah telah mengajak pihak swasta untuk meningkatkan pembiayaan pada pembangunan pelabuhan menjad 72 persen pada 2030, dari 57.4 persen selama periode 2011-2015.

“Anggaran pemerintah terbatas. Sebelum 2015, APBN untuk proyek ini masih tinggi dan mencapai 42.6 persen. Namun, pada jangka panjangnya, presentasinya terus turun hingga 28 persen pada tahun 2030. Sisa 72 persen pembiayaannya akan diserahkan ke sektor swasta untuk pembangunan pelabuhan,” kata M. Tohir, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Rabu lalu, dikutip dari antaranews.com.

Selama diskusi tentang investasi swasta di industri kemaritiman, Tohir menyatakan bahwa biaya sebesar US$47.07 triliun akan diperlukan untuk pembangunan pelabuhan di Indonesia selama periode 2011-2030.

Pembangunan tersebut akan meliputi 636 pelabuhan untuk melayani transportasi laut, 1,321 lokasi pelabuhan terencana, dan 55 terminal pelabuhan seperti yang telah ditetapkan dalam rencana utama hingga 2037.

Pemerintah telah menyiapkan 3 skema pembiayaan: Konsesi, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta kerjasama pada pemanfaatan aset negara.

“Total investasi untuk 14 lokasi baru akan mencapai sekitar Rp96.6 triliun,” katanya.

Di bawah skema KPBU, Tohir menjelaskan bahwa pemerintah masih mengevaluasi 14 lokasi potensial, dimana dua di antaranya adalah Baubau di Sulawesi Tenggara dan Anggrek di Gorontalo, dengan proses penawaran yang akan dimulai pada tahun 2019.

Pembangunan 21 pelabuhan tambahan akan dilakukan dengan skema kerjasama pada pemanfaatan aset negara.